Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menginstruksikan jajarannya untuk melaksanakan Operasi Intelijen. Tujuannya untuk memberantas mafia pupuk. Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin meminta pemerintah Daerah untuk kooperatif dan aktif berkolaborasi dengan lembaga kejaksaan di daerah dalam mengendalikan aksi mafia pupuk. "Mafia pupuk merupakan bagian sistematis dari kejahatan mafia pangan yang signifikan mempengaruhi peningkatan angka inflasi saat ini. Pak Jaksa Agung telah menunjukkan kepekaan sosialnya yang luar biasa terhadap masyarakat dan petani," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (08/01).

Menurutnya, persoalan ketersediaan pupuk subsidi menjadi aduan masyarakat di banyak daerah setiap kali melakukan kunjungan reses. Artinya masalah ini telah terjadi masif dan nyaris terpelihara di tingkat bawah. "Pemerintah telah mengalokasikan puluhan triliun untuk membantu petani dengan pupuk subsidi, namun keluhan itu selalu ada. Sehingga kami berharap pendekatan hukum yang tegas dari lembaga Kejaksaan ini dapat menjadi solusi bagi persoalan ketersediaan pupuk subsidi di tingkat petani," harapnya. Upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan tambahnya, membutuhkan kerja sama semua pihak. Sehingga Pemerintah daerah dan kejaksaan melalui komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) harus berkomitmen terhadap kejahatan pangan yang terjadi di daerah masing masing.

"Kejaksaan diharapkan juga aktif mengontrol modus kejahatan pangan di jalur distribusi Dan mekanisme harga pasar yang seringkali menyebabkan harga pangan tidak stabil. Terutama pada komoditas strategis yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun saat ini," tutupnya.